Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
Daftar di sini
Kirim artikel
Editor Sandro Gatra
"Pokoknya ada","Program jalan terus."
DUA kalimat pendek tersebut lahir dalam konteks berbeda, tetapi sama-sama memantik perbincangan publik. Keduanya disampaikan pihak Istana.
Kalimat pertama menjawab pertanyaan wartawan mengenai sumber anggaran penyelenggaraan Bazar Rakyat.
Kalimat kedua ketika merespons polemik pelaksanaan pelatihan militer bagi Manajer Komando Desa Koperasi Merah Putih (KDKMP) pasca-insiden yang menelan lima korban jiwa.
Serupa, tetapi tak sama.
Ungkapan "pokoknya ada" berkaitan dengan tuntutan transparansi anggaran. Publik ingin mengetahui dari mana sumber pembiayaan kegiatan pemerintah.
Sebaliknya, "program jalan terus" muncul dalam konteks yang jauh lebih sensitif, yakni setelah kebijakan dikaitkan dengan hilangnya nyawa manusia.
Meski berbeda substansi, keduanya memperlihatkan pola komunikasi yang sama: negara lebih dahulu menegaskan keberlangsungan program daripada menjelaskan secara mendalam alasan, pertanggungjawaban, maupun refleksi atas persoalan yang sedang dipertanyakan masyarakat.
Padahal, komunikasi publik bukan sekadar menyampaikan bahwa pemerintah tetap bekerja. Komunikasi publik adalah proses membangun pengertian, legitimasi, dan kepercayaan masyarakat terhadap setiap kebijakan yang diambil pemerintah.
Juru Bicara Presiden menjelaskan bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap tragedi tersebut. Menurutnya, Kementerian Pertahanan tengah menyusun penyempurnaan kurikulum pelatihan sebagai langkah mitigasi risiko.
Pemerintah juga membuka ruang terhadap berbagai masukan dari masyarakat sebagai bagian dari evaluasi.
Pernyataan tersebut tentu merupakan langkah yang patut diapresiasi. Setiap pemerintahan membutuhkan mekanisme evaluasi agar kebijakan terus mengalami perbaikan.
Namun, dalam perspektif komunikasi krisis, publik biasanya tidak hanya menunggu penjelasan mengenai langkah-langkah administratif. Yang pertama mereka cari adalah empati.
Dalam "Situational Crisis Communication Theory" (SCCT), W. Timothy Coombs menjelaskan bahwa organisasi yang menghadapi krisis harus lebih dahulu menunjukkan kepedulian terhadap korban (adjusting information) sebelum menjelaskan bagaimana organisasi akan melanjutkan program atau memperbaiki sistem.
Empati bukan sekadar persoalan etika komunikasi, melainkan fondasi untuk membangun kembali kepercayaan publik.
