JAKARTA, iDoPress – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi warga melalui program Keluarga Sejahtera. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup keluarga, terutama kelompok rentan, agar lebih mandiri dan sejahtera.
Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta, Dwi Oktavia, menegaskan, keluarga merupakan fondasi utama pembangunan sosial dan ekonomi. Karena itu, penguatan keluarga sangat penting dilakukan, terlebih Jakarta masih menghadapi sejumlah persoalan, seperti angka kemiskinan 4,03 persen, prevalensi stunting 17,2 persen, 14.062 kasus perceraian, serta 1.018 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
“Program Keluarga Sejahtera yang dilaksanakan Pemprov DKI Jakarta merupakan upaya meningkatkan kualitas penduduk melalui kemandirian dan ketahanan keluarga demi mewujudkan keluarga yang berkualitas,” ujar Dwi saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Senin (22/6/2026).
Program Keluarga Sejahtera menyasar keluarga miskin, orangtua tunggal, korban kekerasan dalam rumah tangga, keluarga dengan lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.
“Penguatan ketahanan keluarga harus menjadi salah satu prioritas utama pembangunan di DKI Jakarta,” imbuh Dwi.
Pemprov DKI Jakarta menjalankan berbagai program pemberdayaan keluarga secara terintegrasi. Salah satunya melalui program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang terhubung dengan Jakpreneur untuk memperkuat ekonomi keluarga melalui usaha produktif.
Melalui program ini, peserta memperoleh pelatihan, pendampingan usaha, akses pemasaran, bantuan perizinan, hingga dukungan permodalan. Saat ini, sekitar 60 persen peserta Jakpreneur merupakan perempuan.
Menurut Dwi, pemberdayaan ekonomi perempuan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan rumah tangga, tetapi juga memperkuat ketahanan keluarga.
Selain penguatan ekonomi, Pemprov DKI Jakarta juga menghadirkan berbagai program pendampingan keluarga, seperti Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Sekolah Lansia, Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), serta Kampung Keluarga Berkualitas.
Berbagai kegiatan yang mendukung tumbuh kembang keluarga juga rutin digelar di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) yang tersebar di seluruh wilayah Jakarta. Ruang ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengikuti beragam aktivitas edukatif, sosial, dan rekreatif.
Di sisi lain, Program Keluarga Sejahtera turut memperkuat upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui edukasi pola pengasuhan, membangun komunikasi keluarga yang sehat, serta mencegah perkawinan anak.
"Risiko konflik dan terjadinya kekerasan dapat diminimalisasi melalui penguatan ketahanan keluarga, perbaikan pola pengasuhan, komunikasi yang sehat, serta pemberdayaan ekonomi," ujar Dwi.
Pengamat kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah, menilai program Keluarga Sejahtera sangat positif karena menyasar akar persoalan keluarga, terutama aspek ekonomi.
“Kalau ditanya indikator keberhasilan program keluarga sejahtera, seharusnya yang dilihat adalah apakah masyarakat bisa naik kelas secara ekonomi,” ujarnya.
Sebagai tambahan informasi, Pemprov DKI Jakarta mencatat Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) meningkat signifikan, dari 58,12 pada 2023 menjadi 67,60 pada 2025. Capaian ini menunjukkan semakin kuatnya kualitas pembangunan keluarga di ibu kota.
Ke depan, komitmen tersebut diperkuat melalui penyusunan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Keluarga sebagai landasan kebijakan yang lebih komprehensif. Melalui berbagai program pemberdayaan, pendampingan, serta penguatan ekonomi keluarga, Pemprov DKI Jakarta berharap dapat mewujudkan keluarga yang lebih mandiri, tangguh, dan sejahtera.
iDoPress berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung iDoPress Plus sekarang
