iDoPress - Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) resmi menjalin kolaborasi dengan sejumlah mitra strategis, mulai dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), Yayasan Maju Tapian Nauli (Matauli), hingga delapan universitas ternama di Indonesia.
Kolaborasi tersebut diwujudkanmelalui penandatanganan nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) dan perjanjian kerja sama (PKS).
Penandatanganan yang berlangsung di Kantor KP2MI, Jakarta Selatan, Kamis (16/4/2026) itu menandai babak baru dalam transformasi kelembagaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) pekerja migran Indonesia (PMI).
Dalam sambutannya, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin menegaskan bahwa transisi status dari Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menjadi kementerian merupakan bukti keseriusan pemerintah dalam menangani isu migrasi.
"Sekarang, kami memiliki peran ganda, tidak lagi hanya sebagai operator atau pelaksana, tetapi juga regulator yang merumuskan kebijakan. Pengelolaan dilakukan secara komprehensif dari hulu ke hilir, mulai dari persiapan calon pekerja hingga pemberdayaan purna pekerja," ujarnya dalam siaran pers yang diterima iDoPress, Kamis.
Mukhtarudin menekankan bahwa strategi pelindungan terbaik bagi para pekerja migran adalah kompetensi. Hal ini mengingat menempatkan tenaga kerja tanpa keahlian hanya akan memperbesar risiko keamanan dan kerentanan di negara tujuan.
"Strategi utama dalam melindungi PMI adalah melalui penguatan kompetensi yang berperan sebagai perisai bagi mereka di luar negeri," kata Mukhtarudin.
Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa fokus utama kebijakan KP2MI kini dialihkan sepenuhnya pada pengiriman skilled workers, khususnya untuk level menengah (middle) hingga tinggi (high skill), guna meminimalkan risiko keamanan.
Langkah tersebut sejalan dengan dukungan terhadap program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan penempatan sebanyak 500.000 pekerja migran ahli.
Selain meningkatkan perlindungan, transformasi ini juga terbukti memberikan dampak ekonomi secara nyata.
Pada 2025, tercatat kenaikan remitansi sebesar 14 persen yang berkontribusi langsung pada upaya pengentasan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan sosial di Tanah Air.
Mukhtarudin memaparkan data krusial terkait pasar kerja internasional. Berdasarkan data Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) per 15 April 2026, terdapat 327.658 peluang kerja di luar negeri. Namun, saat ini penyerapannya baru mencapai 69.187 posisi atau sekitar 21,12 persen.
"Masih terdapat 258.471 peluang kerja atau sekitar 78,88 persen yang terbuka lebar. Ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk menyiapkan SDM yang kompeten agar peluang ini tidak terbuang sia-sia dan diisi melalui jalur yang legal serta aman," ungkap Mukhtarudin.
Sesuai mandat Presiden Prabowo, KP2MI kini memfokuskan kinerjanya pada pembangunan ekosistem perlindungan yang terintegrasi secara menyeluruh dari hulu hingga hilir.
Pendekatan komprehensif tersebut mencakup fase prapenempatan melalui penguatan pendidikan vokasi dan upskilling, perlindungan hak, serta keamanan selama masa bekerja di luar negeri.
