Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
Daftar di sini
Kirim artikel
Editor Sandro Gatra
ADA politisi yang kekuasaannya berakhir bersamaan dengan berakhirnya jabatan. Begitu kendaraan dinas dikembalikan, pengawalan berkurang, dan ruang kerja ditinggalkan, namanya perlahan menjauh dari percakapan publik.
Joko Widodo memperlihatkan gejala berbeda. Ia telah meninggalkan Istana, tetapi belum meninggalkan panggung. Lebih tepat lagi, panggung politik belum sepenuhnya meninggalkan Jokowi.
Pertemuannya dibaca sebagai sinyal. Kunjungannya ke daerah melahirkan tafsir. Kedekatannya dengan kekuatan politik tertentu dihitung sebagai salah satu variabel menuju 2029.
Ketika mengenakan atribut partai, orang mencari pesan di baliknya. Bahkan ketika penjelasannya singkat, tafsir politik dapat berkembang jauh lebih panjang. Fenomena itulah yang dapat disebut sebagai ”sihir politik” Jokowi.
Tentu bukan sihir dalam pengertian mistik. Istilah itu merupakan metafora untuk menggambarkan kemampuan mempertahankan relevansi setelah kekuasaan formal berakhir.
Jokowi tidak lagi mempunyai kewenangan konstitusional untuk memerintah. Tidak ada lagi keputusan presiden yang dapat ditandatanganinya, kabinet yang dapat diarahkan, atau birokrasi yang berada di bawah komandonya.
Namun, politik tidak hanya bekerja melalui kewenangan formal. Ada pengaruh, jaringan, memori kolektif, loyalitas, dan kemampuan membentuk perhatian.
Di wilayah itulah Jokowi tetap menarik untuk dibaca. Langkahnya masih diperhitungkan elite, kegiatannya masih memperoleh perhatian media, relawannya masih bergerak, dan kedekatannya dengan partai tertentu mengundang perhitungan politik.
Jabatan telah selesai. Pengaruh belum tentu.
Selama satu dasawarsa memimpin Indonesia, Jokowi membangun bahasa politik yang berbeda dari banyak pemimpin sebelumnya.
Ia tidak dikenal terutama karena pidato ideologis yang menggelegar. Ia juga tidak datang dari tradisi panjang kepemimpinan partai nasional.
Modal politiknya justru tumbuh dari kesan sederhana: datang, melihat, berbicara seperlunya, lalu bergerak lagi. Blusukan menjadi simbolnya.
Dalam pemerintahan, tentu persoalan negara tidak dapat diselesaikan hanya dengan kunjungan lapangan. Namun, dalam komunikasi politik, blusukan menghasilkan sesuatu yang penting: persepsi kedekatan.
Pasar, kampung, terminal, bendungan, jalan desa, dan warung menjadi ruang tempat kekuasaan dibuat terasa tidak berjarak. Presiden tidak hanya hadir melalui layar televisi atau podium kenegaraan, tetapi seolah memasuki kehidupan sehari-hari masyarakat.
Jokowi berhasil menjadikan kesederhanaan sebagai kapital komunikasi politik. Kemeja putih, sepatu olahraga, percakapan pendek, atau berhenti di pinggir jalan tampak sebagai tindakan biasa. Justru karena terlihat biasa, tindakan tersebut memperoleh kekuatan simbolik.
Banyak politisi kemudian menggunakan pendekatan serupa. Namun, gaya dapat ditiru. Penerimaan publik tidak otomatis ikut berpindah.
Itulah salah satu penjelasan mengapa kunjungan Jokowi setelah tidak lagi menjadi presiden tetap dapat menghasilkan gema politik. Yang bekerja bukan hanya peristiwa hari itu, melainkan simbol yang terbentuk selama bertahun-tahun.
Sepuluh tahun merupakan waktu panjang untuk membentuk ingatan politik. Selama dua periode pemerintahan, masyarakat menyaksikan berbagai kebijakan yang identik dengan era Jokowi: pembangunan jalan tol dan bendungan, bantuan sosial, sertifikasi tanah, pembangunan desa, hilirisasi, kereta cepat, hingga pembangunan Ibu Kota Nusantara.
Penilaian terhadap warisan tersebut tentu tidak tunggal. Sebagian masyarakat melihat percepatan pembangunan infrastruktur dan keberanian mengambil keputusan.
Sebagian lainnya mengkritik kualitas demokrasi, prioritas pembangunan, pelemahan institusi, ataupun sejumlah kontroversi politik pada penghujung pemerintahannya.
Perbedaan penilaian itu wajar dalam demokrasi.
Namun, pujian maupun kritik menghasilkan satu konsekuensi yang sama: Jokowi tertanam kuat dalam memori politik publik.
Familiaritas merupakan modal penting dalam demokrasi elektoral. Pemilih tidak selalu membuat keputusan berdasarkan dokumen program yang panjang. Pengalaman, kesan, identifikasi, dan ingatan turut bekerja.
Karena itu, kursi kekuasaan dapat ditinggalkan dalam sehari. Ingatan tidak.
Ingatan saja tidak cukup. Pengaruh membutuhkan infrastruktur sosial. Di sinilah jaringan relawan menjadi bagian penting dalam perjalanan politik Jokowi.
Sejak perjalanan dari Solo menuju Jakarta dan kemudian Istana, Jokowi ditopang beragam kelompok relawan yang tidak seluruhnya identik dengan struktur partai. Mereka hadir dengan nama, latar belakang, dan orientasi yang beragam.
Sebagian kemudian berhubungan dengan pemerintahan. Sebagian tetap berada di luar kekuasaan. Sebagian lainnya mempertahankan identitas sebagai kelompok pendukung.
Berakhirnya masa jabatan presiden tidak dengan sendirinya menghapus hubungan sosial-politik yang telah terbentuk.
Jabatan mempunyai batas waktu konstitusional. Jaringan sosial tidak selalu demikian.
Ia dapat bertahan selama masih terdapat identitas bersama, kepentingan, loyalitas, atau harapan politik. Ketika Jokowi kembali melakukan perjalanan ke daerah, jejaring semacam itu dapat menjadi medium perjumpaan kembali dengan masyarakat.
Fenomena tersebut menunjukkan bahwa politik kontemporer tidak hanya bergerak melalui partai.
