JAKARTA, iDoPress - Anggota Komisi IX DPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa meminta pemerintah menjelaskan perihal pengadaan motor listrik Badan Gizi Nasional (BGN).
“Penjelasan resmi dari BGN diharapkan dapat menjernihkan simpang siur mengenai urgensi penggunaan motor listrik dalam operasional distribusi gizi di berbagai daerah,”ujar Neng Eem dalam keterangan tertulisnya, Kamis (9/4/2026).
Dia menegaskan bahwa publik berhak mengetahui asal-usul pengadaan 21.800 unit motor listrik untuk operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Masyarakat berhak mengetahui asal-usul pengadaan, peruntukan, hingga sumber anggarannya. Untuk mendapatkan informasi yang utuh dan akurat, konfirmasi ke pihak BGN menjadi langkah tepat agar kronologinya jelas. Jangan sampai muncul polemik berkepanjangan akibat kurangnya keterbukaan,” tutur Neng Eem.
Politikus PKB itu pun menyatakan bahwa Komisi IX DPR berpeluang memanggil BGN guna meminta penjelasan secara resmi program pengadaan tersebut.
Menurut dia, kejelasan informasi menjadi suatu hal krusial untuk membendung spekulasi publik yang berpotensi menggerus kredibilitas program prioritas pemerintah.
Neng Eem menekankan, setiap rupiah yang dialokasikan dalam program MBG harus dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel kepada masyarakat.
“Program MBG merupakan prioritas dari Presiden Prabowo yang harus dikawal bersama agar terhindar dari sorotan negatif yang akan mengerus kredibilitas dan kualitas program,” katanya.
Dia mengingatkan, transparansi tidak hanya sebatas membuka data, tetapi juga memastikan masyarakat memahami rasionalitas di balik kebijakan tersebut.
Untuk itu, pengawasan publik dinilai penting untuk mencegah ketidakefisienan maupun potensi penyalahgunaan dana negara.
“Program MBG ini menyangkut pemenuhan gizi masyarakat luas. Keterbukaan anggaran menjadi kunci agar publik dapat ikut memastikan program ini berjalan tepat sasaran. BGN tentu memiliki dasar perencanaan, namun hal itu harus disampaikan secara terbuka agar tidak memicu ketidakpercayaan,” tutur Neng Eem.
Neng Eem menambahkan, Komisi IX DPR RI akan mencermati proses administrasi barang milik negara (BMN) serta distribusi kendaraan tersebut.
Diberitakan sebelumnya, pengadaan sepeda motor listrik untuk program MBG menjadi perbincangan hangat di masyarakat.
Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan bahwa kendaraan tersebut dibutuhkan untuk menunjang distribusi ke wilayah sulit dijangkau.
“Ya program ini kan menjangkau daerah-daerah yang nanti akan sangat sulit. Menjangkau desa-desa, daerah-daerah yang hanya bisa dengan motor. Itu untuk menunjang operasional,” ujar Dadan di Istana, Jakarta, Rabu (8/4/2026).
