JAKARTA, iDoPress - Kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2029 memang masih berjarak sekitar tiga tahun lagi.
Tahapan penyelenggaraannya pun belum dimulai.
Namun, denyut persaingan politik perlahan mulai terasa.
Sejumlah tokoh politik mulai kembali turun ke daerah, bertemu masyarakat, menghadiri kegiatan partai, hingga memperkuat jaringan politiknya.
Fenomena ini memunculkan pertanyaan, kapan sesungguhnya kampanye politik dimulai?
Apakah aktivitas yang dilakukan jauh sebelum tahapan Pemilu dapat dikategorikan sebagai kampanye, atau sekadar sosialisasi politik yang diwajarkan?
Perdebatan itu mengemuka setelah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) melakukan safari politik ke Lampung dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Di kedua daerah itu, Jokowi menghadiri agenda bersama Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Mengenakan atribut PSI, ia tidak hanya bertemu kader, tetapi juga mengajak pengurus memperkuat mesin partai hingga tingkat desa dan tempat pemungutan suara (TPS) sebagai bekal menghadapi Pemilu 2029.
Di sela-sela agenda politik itu, Jokowi juga menerima gelar adat dan menyapa ribuan masyarakat.
Rangkaian kegiatan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai batas antara sosialisasi politik dan kampanye.
Sebab, meski tahapan Pemilu belum dimulai, konsolidasi politik sudah berlangsung terang-terangan.
