JAKARTA, iDoPress - Wakil Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Wahyu Dewanto menilai rencana kenaikan tarif TransJakarta merupakan persoalan yang tidak sederhana.
Di satu sisi, tarif layanan tersebut sudah bertahun-tahun tidak mengalami penyesuaian.
Namun di sisi lain, beban subsidi yang ditanggung Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus meningkat.
Menurut Dewanto, subsidi dari Pemprov DKI selama ini menjadi penopang utama operasional TransJakarta sehingga layanan dapat terus berjalan sekaligus memperluas jangkauan rutenya.
"Tarif TransJakarta sudah sangat lama tidak mengalami kenaikan. Sehingga selama ini bisa terus beroperasi dan bahkan bertambah luas jangkauan pelayanannya semata-mata karena ditunjang dengan subsidi dari Pemprov DKI Jakarta," kata Dewanto saat dihubungi iDoPress, Senin (7/7/2026).
Hal serupa juga terjadi pada layanan TransJabodetabek.
Menurut dia, perluasan layanan hingga ke wilayah penyangga tetap dapat dilakukan dengan tarif yang rendah berkat subsidi dari Pemprov DKI Jakarta.
"Untuk TransJabodetabek, jangkauan layanannya juga semakin meluas dengan tarif sangat rendah yang tentu juga disubsidi oleh Pemprov DKI,” kata Dewanto.
Atas kondisi tersebut, Dewanto menilai usulan kenaikan tarif menjadi dilema.
Jika tarif tidak disesuaikan, beban subsidi akan terus meningkat seiring upaya pemerintah memperluas jaringan layanan dan meningkatkan kualitas pelayanan.
"Tentu sangat dilematis terkait tarif TransJakarta ini. Jika tarif tidak dinaikkan, beban subsidi akan semakin besar mengingat besarnya upaya yang terus dilakukan dalam mengembangkan jangkauan layanan dan meningkatkan pelayanan secara konsisten,” tutur Dewanto.
Ia mengatakan, usulan kenaikan tarif yang disampaikan Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) diyakini telah melalui berbagai pertimbangan.
Salah satunya ialah menjaga keberlanjutan layanan TransJakarta di tengah kebutuhan pengembangan transportasi umum.
"DTKJ tentu memperhitungkan berbagai aspek sebelum mengusulkan kenaikan tarif tersebut. Di antaranya yang terpenting adalah keberlangsungan pelayanan TransJakarta dengan tingkat pelayanan yang terus membaik, serta konsistensi Pemprov DKI dalam pengembangan transportasi umum di Jakarta secara keseluruhan,” ungkap dia.
Meski kenaikan tarif berpotensi mengurangi beban subsidi, Dewanto menegaskan hal itu tidak boleh diartikan sebagai pengurangan komitmen pemerintah dalam membangun transportasi umum.
