Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
Daftar di sini
Kirim artikel
Editor Ferril Dennys
KEDATANGAN Joko Widodo ke Lampung pada 26–28 Juni 2026 tentu tidak dapat dilepaskan dari konteks politik mutakhir.
Ia datang bukan lagi sebagai presiden, melainkan sebagai Presiden ke-7 Republik Indonesia yang sedang memulai safari politik.
Agenda itu mencakup pertemuan dengan kader PSI, silaturahmi tokoh adat, kunjungan UMKM, kegiatan budaya, hingga pertemuan dengan kalangan pesantren di sejumlah kabupaten/kota di Lampung.
Sebagian pihak menyambutnya. Sebagian lain mempersoalkannya.
Bahkan, kunjungan itu juga diwarnai aksi demonstrasi di Bandar Lampung yang mengangkat sejumlah isu politik, hukum, HAM, dan polemik lain yang selama ini melekat pada nama Jokowi.
Namun, tulisan ini tidak hendak masuk terlalu jauh ke dalam pro dan kontra tersebut.
Polemik politik adalah bagian wajar dari kehidupan demokrasi, apalagi ketika figur yang datang bukan tokoh biasa, melainkan mantan presiden yang masih memiliki daya pengaruh elektoral dan simbolik.
Yang lebih menarik untuk dibaca adalah mengapa Lampung menjadi panggung yang penting bagi Jokowi.
Lampung bukan sekadar titik kunjungan. Lampung adalah salah satu wilayah yang pernah menjadi etalase besar politik infrastruktur pada masa pemerintahannya.
Dari Lampung, publik Sumatera menyaksikan bagaimana Jalan Tol Trans Sumatera mulai menjadi kenyataan, bukan hanya wacana panjang di dokumen perencanaan.
Dari Lampung pula, wajah konektivitas Jawa-Sumatera mulai dipersepsikan berubah secara nyata.
Pada 8 Maret 2019, Presiden Jokowi meresmikan Jalan Tol Trans Sumatera ruas Bakauheni–Terbanggi Besar di Gerbang Tol Natar, Lampung Selatan.
Ruas itu disebut sebagai bagian dari jaringan besar Jalan Tol Trans Sumatera yang direncanakan menghubungkan Lampung hingga Aceh.
Dalam peresmian yang sama, Dermaga Eksekutif Bakauheni–Merak juga menjadi bagian dari narasi besar konektivitas Jawa-Sumatera.
Secara teknokratik, pembangunan itu tentu bukan karya satu orang.
Ada kementerian, BUMN, pemerintah daerah, kontraktor, konsultan, pekerja lapangan, pembebasan lahan, pembiayaan negara, dan proses kebijakan panjang.
Jalan Tol Trans Sumatera sendiri merupakan proyek strategis yang ditugaskan kepada Hutama Karya untuk menghubungkan Lampung dan Aceh melalui 24 ruas dengan panjang keseluruhan sekitar 2.704 kilometer.
Namun dalam politik, persepsi publik tidak selalu bekerja mengikuti struktur teknokrasi. Publik sering mengingat wajah yang hadir, suara yang menjanjikan, dan tubuh yang datang meninjau.
Di sinilah kekuatan politik infrastruktur Jokowi bekerja. Ia tidak hanya membangun infrastruktur sebagai proyek fisik, tetapi juga membangun ingatan politik melalui kehadiran.
Ia datang, meninjau, meresmikan, berbicara di lokasi proyek, dan mengaitkan pembangunan dengan harapan masyarakat.
Dalam politik modern, kehadiran semacam itu bukan hanya seremoni.
