Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
Daftar di sini
Kirim artikel
Editor Sandro Gatra
POLITIK Indonesia belakangan ini diramaikan wacana yang sebenarnya belum waktunya hadir: dukungan dua periode untuk pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Wacana ini digaungkan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI), partai yang selama ini dikenal lekat dengan sosok Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Masalahnya bukan pada substansi dukungan itu sendiri, melainkan pada momentum kemunculannya yang dinilai banyak pihak sangat prematur.
Pemerintahan Prabowo-Gibran baru berjalan kurang dari dua tahun. Program-program strategis yang dijanjikan dalam kampanye masih dalam proses implementasi, sebagian bahkan belum menunjukkan hasil yang dapat dirasakan rakyat secara luas.
Di tengah situasi itu, melempar wacana Pilpres 2029—yang berarti membicarakan periode kedua sebelum periode pertama tuntas—jelas terasa tidak pada tempatnya.
Istilah "kemajon" atau terlampau dini yang dilontarkan sejumlah elite partai koalisi mencerminkan kegelisahan yang wajar: Pemilu 2029 itu masih sangat jauh, dan terlalu awal membicarakannya berisiko mengganggu fokus dan konsentrasi kerja Kabinet Merah Putih serta soliditas koalisi pemerintahan yang sedang berjalan.
Dalam kacamata sosiologi politik, apa yang dilakukan PSI ini bukan fenomena baru. Itu tidak ubahnya bentuk political grandstanding—perilaku politik yang mengutamakan tampilan dan eksposur publik ketimbang substansi kebijakan.
Istilah lain yang relevan adalah issue ownership strategy yang keliru sasaran, di mana partai berusaha "memiliki" isu besar yang sebetulnya bukan ranahnya, demi mendongkrak visibilitas politik di tengah elektabilitas yang stagnan.
Ada pula konsep bandwagoning atau menumpang pada figur besar yang sedang berkuasa—dalam hal ini sosok Prabowo dan Gibran—untuk memperoleh "panggung" politik tanpa harus membangun basis dukungan secara organik dari bawah.
Fenomena semacam ini lazim terjadi pada partai dengan elektabilitas terbatas, tapi memiliki kedekatan struktural dengan kekuasaan.
Alih-alih membesarkan partai melalui kerja-kerja riil di tengah masyarakat, jalan pintas yang ditempuh adalah menjadi "yang paling vokal" dalam mendukung figur populer, dengan harapan popularitas figur tersebut menetes ke partai pengusungnya.
Yang menarik dicermati, strategi ini juga sering disertai langkah menyerang pihak lain—dalam kasus ini PDI Perjuangan—sebagai cara memancing kontroversi dan menjadi pembicaraan publik.
Pola komunikasi politik semacam ini dikenal sebagai agenda-setting melalui konflik: menciptakan friksi agar media dan publik mengarahkan atensi ke pihak yang memprovokasi, terlepas dari apakah substansi yang diperdebatkan benar-benar mendesak atau tidak.
Wacana dua periode yang muncul prematur ini punya potensi gangguan nyata terhadap soliditas koalisi pemerintahan.
Pertama, ia membuka ruang kecurigaan antarpartai koalisi. Ketika satu partai mengklaim mendapat "restu" dari figur besar untuk mengamankan posisi cawapres di masa depan, partai-partai lain dalam koalisi—yang juga punya kader dan target politik sendiri—berpotensi merasa dilangkahi atau diposisikan sebagai pemain kelas dua.
