Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
Daftar di sini
Kirim artikel
Editor Ferril Dennys
PRESIDEN Prabowo Subianto punya harapan besar untuk Batam.
Dalam pertemuan dengan jajaran pimpinan BP Batam di Jakarta, awal Juli lalu, Presiden menegaskan, Batam harus menjadi model implementasi agenda nasional melalui hilirisasi, industrialisasi, deregulasi, percepatan investasi, dan efisiensi logistik.
Keunggulan Batam, kata Presiden, harus dibangun di atas tiga fondasi: kepastian hukum, kecepatan pelayanan, dan infrastruktur berdaya saing global.
Salah satu arahan utamanya adalah modernisasi pelabuhan dan rencana pembangunan Pelabuhan Internasional Batam sebagai simpul logistik nasional yang terintegrasi dengan kawasan industri, manufaktur berteknologi tinggi, pusat data, dan jaringan pelayaran dunia.
Menurut rilis BP Batam, Presiden bahkan berjanji akan mengoordinasikan langkah lintas kementerian dan lembaga untuk mempercepat penyelesaian isu strategis, mulai dari harmonisasi regulasi hingga pembangunan infrastruktur.
Arahan ini datang di saat yang tepat. Volume peti kemas di Batam naik dari 624.061 TEUs (Twenty-foot Equivalent Unit, satuan peti kemas setara 20 kaki) pada 2023 menjadi 673.343 TEUs pada 2024, tumbuh sekitar 8 persen.
Di Terminal Peti Kemas (TPK) Batu Ampar sendiri, tren itu berlanjut.
Volume bongkar muat Januari–Mei 2026 mencapai 221.183 TEUs, dengan produktivitas bongkar muat naik ke 40 boks per jam.
Jumlah kunjungan kapal direct call (pelayaran langsung tanpa transit) internasional di terminal yang sama bahkan melonjak 212 persen pada periode yang sama, dari 34 menjadi 106 kunjungan.
"Pencapaian ini mengindikasikan, pasar merespons positif peningkatan kualitas layanan dan konektivitas, sehingga argumentasi bahwa penyesuaian tarif secara otomatis menurunkan daya saing perlu dikaji secara lebih komprehensif dan berbasis data empiris," ujar Akademisi Logistik Politeknik Batam, Dian Mulyaningtyas, S.Si., M.T., dalam keterangan resmi pada awal Juli lalu.
Klaim itu masuk akal, dan datanya nyata. Namun perkembangan terbaru justru membuat perdebatan tarif itu sendiri berubah arah.
Akhir Juni lalu, BP Batam menunda implementasi penyesuaian tarif layanan peti kemas di Batu Ampar hingga 31 Agustus 2026, dan berjanji mengembalikan selisih pembayaran kepada pengguna jasa yang telanjur membayar dengan tarif baru.
Keputusan ini lahir dari dialog dengan asosiasi pelaku usaha dan operator terminal, bukan dari perhitungan sepihak BP Batam.
Yang lebih menarik dari proses evaluasi itu adalah temuan datanya sendiri. Tarif layanan TPK Batu Ampar ternyata hanya menyumbang sekitar 18 persen dari total biaya logistik rute Batam–Singapura.
Sisanya, sekitar 82 persen, berasal dari komponen feeder (kapal pengumpan) dan transshipment (alih muat antarkapal), persis segmen yang selama ini dikuasai operator asing.
