JAKARTA, iDoPress - Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani mendorong agar kesejahteraan guru menjadi prioritas pemerintah.
Menurut Lalu, gaji guru yang layak adalah minimal Rp5 juta.
"Kami sudah menghitung di Komisi X, minimal 5 juta itu adalah angka yang layak atau nominal yang paling pas untuk kesejahteraan guru," kata Lalu di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (24/6/2026).
Dia menilai, pemerintah saat ini juga telah memiliki itikad untuk mensejahterakan para guru di Tanah Air.
"Kami sudah melihat di postur anggaran 2027 ada itikad baik dari pemerintah untuk mempersiapkan anggaran dalam rangka kenaikan gaji guru dan tunjangan guru, baik yang ASN maupun non-ASN," ucap Lalu.
Dia juga sependapat dengan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut gaji guru dan pegawai negeri di Indonesia tidak bisa lebih baik karena banyak kekayaan alam mengalami kebocoran.
"Kami tentu memandang ini positif saja sebenarnya. Jadi presiden ingin menjelaskan kepada masyarakat bahwa kenapa sampai dengan hari ini eh gaji guru kita ini tidak naik secara optimal," ujarnya.
Selain itu, ia meyakini Prabowo juga menaruh atensi besar untik kesejahtwraaan guru.
"Kami akan melihat di pidato nota keuangan beliau besok tanggal 16 Agustus. Tapi kami meyakini bahwa Presiden kita ini sudah memikirkan, apalagi beliau eh selalu di mana-mana mengatakan bahwa kesejahteraan guru menjadi yang prioritas," ucap Lalu.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkap alasan gaji guru dan pegawai negeri di Indonesia tidak bisa lebih baik.
Dia menyebut kekayaan Indonesia banyak mengalami kebocoran sehingga tak bisa dikelola untuk kesejahteraan guru.
"Saya ingin sampaikan dalam forum ini karena saya ingin, saudara-saudara NU sebagai pemimpin, sebagai ulama sebagai guru, sebagai pembimbing rakyat harus mengerti kenapa gaji guru tidak bisa baik," kata Prabowo dalam acara Konbes PBNU di Bangkalan, Jawa Timur, Selasa (23/6/2026).
"Kenapa gaji pegawai negeri tidak bisa baik, kenapa anggaran selalu kurang, iya kan karena uang yang tidak ada, diambil terus," ujarnya lagi.
Prabowo menyoroti praktik kebocoran keuntungan negara lewat under-unvoicing yang terjadi.
Dia mengatakan, ada laporan palsu dari para pengusaha yang menjual komoditas sumber daya alam Indonesia sehingga menimbulkan kerugian negara.
"Setelah kita hitung, ini angka kembali lagi dari PBB, kita telah rugi 908 miliar dolar (AS) selama 34 tahun atau Rp 15.000 triliun," tutur Prabowo.
iDoPress berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung iDoPress Plus sekarang
