Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
Daftar di sini
Kirim artikel
Editor Sandro Gatra
POLITIK jarang bergerak melalui ledakan peristiwa. Lebih sering ia berjalan perlahan, melalui serangkaian langkah yang pada mulanya tampak biasa: kunjungan ke daerah, pertemuan dengan masyarakat, percakapan dengan tokoh lokal, atau sekadar kehadiran di tengah keramaian.
Dalam politik, simbol sering kali berbicara lebih lantang daripada pidato. Karena itu, ketika Presiden ketujuh Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), memulai safari ke berbagai daerah setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden, ruang publik segera dipenuhi beragam penafsiran.
Sebagian memaknainya sebagai silaturahmi seorang mantan kepala negara dengan masyarakat.
Sebagian lainnya melihatnya sebagai cara menjaga komunikasi dengan relawan dan simpatisan. Ada pula yang membacanya sebagai sinyal awal konsolidasi politik menuju Pemilu 2029.
Beragam tafsir tersebut merupakan sesuatu yang wajar dalam demokrasi. Politik memang dibentuk oleh fakta, tetapi juga oleh cara masyarakat memaknai fakta itu.
Di balik berbagai penafsiran tersebut, muncul pertanyaan yang lebih mendasar: apa yang sesungguhnya dapat dibaca dari langkah seorang mantan presiden?
Pertanyaan itu penting karena demokrasi modern memperlihatkan bahwa berakhirnya masa jabatan tidak selalu identik dengan berakhirnya pengaruh politik.
Kekuasaan memiliki batas konstitusional, sedangkan pengaruh bertumpu pada kepercayaan publik, reputasi, dan jaringan sosial yang dibangun selama bertahun-tahun.
Robert A. Dahl, dalam kajiannya mengenai demokrasi pluralis, menunjukkan bahwa kemampuan memengaruhi proses politik tidak semata-mata ditentukan oleh jabatan formal, melainkan juga oleh distribusi sumber daya politik (political resources) di dalam masyarakat.
Pengalaman memimpin, legitimasi publik, jejaring sosial, dan rekam jejak dapat tetap menjadi modal politik, meskipun kewenangan konstitusional telah berakhir.
Perspektif itulah yang membantu kita membaca safari Jokowi. Bukan semata-mata sebagai perjalanan dari satu provinsi ke provinsi lain, melainkan sebagai peristiwa politik yang memiliki dimensi simbolik.
Metafora yang paling tepat mungkin adalah permainan catur. Dalam catur, kemenangan hampir tidak pernah ditentukan oleh satu langkah spektakuler.
Ia dibangun melalui kemampuan menguasai ruang, mengatur tempo, menempatkan bidak secara proporsional, dan membaca kemungkinan beberapa langkah ke depan.
Langkah pembuka sering kali tampak sederhana, tetapi justru menentukan arah permainan berikutnya.
Demikian pula politik. Safari yang dimulai dari Lampung dan direncanakan menjangkau berbagai provinsi merupakan agenda yang telah disampaikan Jokowi dan pengurus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kepada publik.
