Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
Daftar di sini
Kirim artikel
Editor Ferril Dennys
SETIAP kali sebuah kasus korupsi besar terungkap, reaksi publik hampir selalu sama.
Kita marah, kecewa, mengutuk pelakunya, lalu berharap hukuman yang berat dapat memberikan efek jera.
Namun, beberapa bulan kemudian, kasus serupa kembali muncul dengan aktor yang berbeda.
Siklus ini berulang begitu sering hingga memunculkan pertanyaan yang jauh lebih mendasar daripada sekadar siapa yang korup: mengapa kita terus melahirkan koruptor?
Pertanyaan ini penting karena koruptor tidak lahir dari antah berantah.
Mereka lahir dari keluarga, sekolah, organisasi, birokrasi, partai politik, perusahaan, dan lingkungan sosial yang kita tinggali bersama.
Mereka adalah produk dari sistem sosial yang kita bangun bersama.
Penelitian psikologi perilaku beberapa dekade terakhir menunjukkan bahwa ternyata faktor kekuasaan memiliki efek yang jauh lebih kompleks daripada yang selama ini kita bayangkan.
Dacher Keltner dari University of California melalui konsep power paradox menjelaskan bahwa kualitas-kualitas yang sering mengantarkan seseorang menuju posisi kepemimpinan, seperti empati, kemampuan bekerja sama, sensitivitas sosial, dan kepedulian terhadap orang lain, justru dapat mengalami penurunan setelah kekuasaan diperoleh.
Semakin besar kekuasaan seseorang, semakin besar risiko kehilangan kemampuan melihat dunia dari sudut pandang orang lain.
Dalam bahasa sederhana, kekuasaan sering kali membuat seseorang semakin sulit merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain.
Secara keilmuan neurosains, kekuasaan dan status sosial berkaitan dengan peningkatan aktivitas sistem penghargaan otak yang dimediasi oleh dopamin.
Sistem ini dirancang untuk membuat manusia merasa percaya diri, termotivasi, dan berani mengambil keputusan.
Namun, ketika tidak diimbangi dengan mekanisme koreksi yang sehat, sistem yang sama dapat menciptakan ilusi superioritas.
Individu mulai merasa lebih kompeten daripada yang sebenarnya, lebih layak daripada orang lain, dan lebih mampu membenarkan tindakannya sendiri.
Di sinilah korupsi sering kali berawal. Bukan dari niat mencuri atau rencana jahat yang disusun bertahun-tahun, melainkan dari munculnya rasa berhak.
Ilmu psikososial menyebut fenomena ini sebagai moral licensing.
Seseorang yang merasa telah banyak berjuang, berkorban, atau berjasa mulai menganggap dirinya memiliki ‘tabungan moral’ yang dapat digunakan untuk membenarkan perilaku yang sebelumnya dianggap salah.
Mereka mulai berpikir bahwa fasilitas tertentu adalah kompensasi yang pantas.
