Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
Daftar di sini
Kirim artikel
Editor Ferril Dennys
MENINGGALNYA tiga orang calon manajer KDKMP dan KNMP saat mengikuti latihan dasar kemiliteran (latsarmil) di instalasi dilklat milik TNI memang tidak membuat dunia gempar seperti ketika perang Amerika Serikat-Iran meletus pada Februari lalu.
Tapi, kabar ini cukup untuk membuat seisi Republik Indonesia tersayat pilu ketika membaca beritanya di berbagai lini media massa tanah air.
Bagaimana tidak, ketiga calon manajer ini—Novia Rahmadani Sihotang, Anisa Muyassaroh, dan Yonanda Muhammad Taufiq, dikabarkan oleh keluarga masing-masing pergi dalam keadaan sehat ketika hendak mengikuti latihan, namun mengalami penurunan kondisi kesehatan hingga akhirnya meninggal setelah menempuh pendidikan keras di fasilitas-fasilitas diklat milik TNI.
Publik tentu bertanya-tanya: apa sebenarnya yang terjadi di pusdiklat tersebut?
Pertanyaan tersebut sangat logis dihujamkan kepada pemerintah mengingat tidak ada relevansi untuk menggelar pendidikan dan latihan militer kepada mereka-mereka yang akan mengampu tugas sebagai manajer KDKMP dan KNMP ke depan.
Dalam persepsi man in the street (baca: orang awam) sekalipun, kompetensi yang menjadi penekanan untuk menjadi seorang manajer koperasi atau badan layanan pemerintah tentulah kapasitas manajerial organisasi, keuangan, hingga sumber daya manusia.
Lantas mengapa para calon manajer ini harus mengikuti latihan bertahan hidup (survival exercises), orientasi medan, hingga tembak-menembak yang sejatinya tak akan mereka lakukan ketika sudah menjadi manajer nanti?
There are so many ways to go to Rome, begitulah pepatah orang bijak. Ada banyak cara untuk mencapai tujuan.
Upaya untuk membentuk karakter patriot, nasionalis, disiplin, dan bertanggung jawab, tidak semata-mata dapat digapai hanya melalui pendekatan ala militer saja.
Pun, ketika pemerintah mendedahkan satu argumentasi bahwa militer adalah institusi terbaik dalam hal kedisiplinan.
Jika cara seperti ini tetap dipertahankan, maka akan banyak sekali damage yang ditimbulkan kepada masyarakat, dan juga struktur kebangsaan di masa mendatang.
Publik masih menahan diri untuk tidak mengkritik terlalu banyak ketika pemerintah menggelar retreat semi-militer kepada para pejabat menteri dan setingkatnya di Magelang dan Hambalang.
Publik juga masih bisa sekadar mengamati ketika hal yang sama dilakukan kepada kepala daerah.
Tapi ketika praktik semi-militer tersebut “dipaksakan” kepada kaum sipil biasa seperti para calon manajer tersebut untuk mengabdi kepada bangsanya, publik tidak bisa tinggal diam.
Dengan tidak mengurangi rasa hormat terhadap kemungkinan niat baik di dalamnya, pola pendidikan dan latihan yang cenderung militeristik terhadap warga sipil oleh rezim pemerintah di bawah komando Presiden Prabowo Subianto hari ini merupakan cermin kelirunya logika berpikir.
