JAKARTA, iDoPress - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 15,5 triliun untuk tahun anggaran 2027 guna melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Tambahan anggaran itu dibutuhkan untuk mendukung penyelesaian pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif hingga hunian dan infrastruktur pendukung, agar IKN dapat berfungsi sebagai ibu kota negara pada 2028.
"Dari total kebutuhan anggaran Otorita IKN tahun 2027 sebesar Rp 22,2 triliun telah dialokasikan dalam pagu indikatif sebesar Rp 6,7 triliun sehingga masih terdapat kebutuhan tambahan anggaran sebesar Rp 15,5 triliun," kata Basuki, dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI, Kamis (11/6/2026).
Basuki menuturkan, tambahan anggaran tersebut terdiri dari Rp 7,4 triliun untuk melanjutkan pembangunan IKN tahap kedua yang berlangsung pada periode 2025-2027.
Sementara itu, sekitar Rp 8 triliun dialokasikan untuk pembangunan tahap ketiga yang menggunakan skema kontrak tahun jamak pada 2026-2028.
"Sehingga tujuan dari Perpres Nomor 79 Tahun 2025 untuk menjadikan kawasan IKN menjadi ibu kota negara tahun 2028 dapat tercapai," ujar Basuki.
Selain tambahan anggaran untuk 2027, lanjut Basuki, OIKN juga masih membutuhkan tambahan dana sebesar Rp 3,2 triliun pada 2026 ini.
Basuki mengatakan, kebutuhan tersebut berkaitan dengan kelanjutan proyek konstruksi yang menggunakan skema kontrak tahun jamak.
"Kami masih membutuhkan Rp 3,2 triliun lagi anggaran tambahannya," kata dia.
Dia mengungkapkan, pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif saat ini telah berjalan di lapangan dengan progres fisik sekitar 10 persen.
Proyek tersebut meliputi pembangunan gedung perkantoran MPR, DPR, DPD, Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY), beserta jalan akses dan infrastruktur pendukungnya.
Menurut Basuki, secara keseluruhan kebutuhan anggaran pembangunan kawasan legislatif, yudikatif, dan ekosistem pendukung IKN hingga 2028 mencapai Rp 48,8 triliun.
Anggaran tersebut telah mendapat persetujuan Presiden dalam rapat terbatas pada Februari 2025 dan dibagi ke dalam tiga tahap pembangunan.
"Program atau pengalokasian anggaran kami tidak akan keluar dari Rp 48,8 triliun ini dari 2025 sampai 2028," ujar Basuki.
Dia merincikan, pembangunan tahap pertama senilai Rp 3,7 triliun telah rampung 100 persen pada akhir 2025.
