JAKARTA, iDoPress -Massa Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) batal menaiki Kopaja untuk menuju Bundaran Hotel Indonesia (HI), Menteng, Jakarta Pusat, guna menggelar demonstrasi pada Selasa (18/8/2026).
Koordinator Lapangan Aksi Merebut Kemerdekaan, Hafidz Haernanda, menyebut para sopir Kopaja tiba-tiba membatalkan pesanan angkutan secara sepihak.
"Tapi sayangnya, betul, Kopaja-kopaja kami banyak sekali dikooptasi oleh berbagai macam institusi. Ada berbagai macam institusi yang memang sudah menelepon berbagai macam driver-driver-nya (untuk membatalkan pesanan)," kata Hafidz kepada wartawan di lapangan kampus FISIP UI, Selasa (18/8/2026).
Menurut Hafidz, setidaknya ada 24 Kopaja yang sebelumnya dipesan untuk mengangkut massa aksi dari kampus menuju Bundaran HI.
"Bayangkan, kita pesan total 24 Kopaja. 24 Kopaja semuanya tidak bisa karena mereka diintimidasi. Karena mereka diintimidasi, bisa saja dipecat. Ini kan sangat disayangkan," ucapmya.
Hafidz mengatakan pihaknya tidak menyalahkan para sopir Kopaja dalam persoalan tersebut.
Menurut dia, ada pihak tertentu yang berupaya melakukan pembungkaman terhadap aksi hari ini.
"Kami tidak menyalahkan driver-driver tersebut, karena mereka kan hidup di sebuah sistem yang mengakibatkan mereka harus bekerja seperti ini, gitu loh," ucap dia.
Dia mengatakan, para sopir Kopaja disebut mendapat ancaman jika nekat mengangkut massa aksi dari kalangan mahasiswa UI.
"Jadi mereka itu disuruh membuat seribu satu alasan agar tidak bisa menjemput kami. Dan ini tidak hanya di BEM UI juga loh kawan-kawan," katanya.
Dalam aksi tersebut, massa BEM UI membawa sedikitnya delapan tuntutan yang akan disampaikan kepada pemerintah.
Hafidz mengatakan salah satu tuntutan utama mereka adalah meminta pemerintah menghentikan apa yang mereka sebut sebagai bentuk penjajahan negara terhadap rakyat.
"Yang pertama adalah hentikan penjajahan negara atas rakyat. Karena kami merasa saat ini, sayangnya, setelah kami dahulu dijajah oleh para penjajah yaitu Belanda, Jepang dan sebagainya, kok kita sekarang merasa masih dijajah oleh pemerintah," kata dia.
Mahasiswa juga mendesak pemerintah segera menurunkan harga bahan pokok dan bahan bakar minyak (BBM). Selain persoalan ekonomi, mereka menyoroti pemusatan kekuasaan.
Mereka meminta pemerintah menghentikan pemusatan kekuasaan, menghentikan Transfer ke Daerah (TKD), serta memberikan otonomi seluas-luasnya kepada daerah.
