JAKARTA, iDoPress - Sebanyak 24 sopir Kopaja disebut mendapatkan ancaman dan intimidasi jika mengangkut massa BEM Universitas Indonesia demo di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Selasa (18/8/2026).
"Jadi mereka itu disuruh membuat seribu satu alasan agar tidak bisa menjemput kami. Dan ini tidak hanya di BEM UI juga loh kawan-kawan," kata Koordinator Lapangan Aksi Merebut Kemerdekaan, Hafidz Haernanda di lapangan kampus FISIP UI, Selasa (18/8/2026).
Hafidz menyebut para sopir Kopaja tiba-tiba membatalkan pesanan angkutan secara sepihak. Mereka juga mendapatkan intimidasi usai memerima telepon dari pihak tertentu.
"Bayangkan, kita pesan total 24 Kopaja. 24 Kopaja semuanya tidak bisa karena mereka diintimidasi. Karena mereka diintimidasi, bisa saja dipecat. Ini kan sangat disayangkan," ucapmya.
Hafidz berujar, dalam persoalan ini, pihaknya tidak menyalahkan sopir. Menurut dia ada segilintir pihak yang berupaya melakukan pembungkaman.
"Kami tidak menyalahkan driver-driver tersebut, karena mereka kan hidup di sebuah sistem yang mengakibatkan mereka harus bekerja seperti ini, gitu loh," ucap dia.
Selain itu, Hafidz menyampaikan, salah satu tuntutan utama meminta pemerintah menghentikan apa yang mereka sebut sebagai bentuk penjajahan negara terhadap rakyat.
"Yang pertama adalah hentikan penjajahan negara atas rakyat. Karena kami merasa saat ini, sayangnya, setelah kami dahulu dijajah oleh para penjajah yaitu Belanda, Jepang dan sebagainya, kok kita sekarang merasa masih dijajah oleh pemerintah," kata dia.
Mahasiswa juga mendesak pemerintah segera menurunkan harga bahan pokok dan bahan bakar minyak (BBM). Selain persoalan ekonomi, mahasiswa menyoroti pemusatan kekuasaan.
Mereka meminta pemerintah menghentikan pemusatan kekuasaan, menghentikan Transfer Keuangan Daerah (TKD), serta memberikan otonomi seluas-luasnya kepada daerah.
Hafidz mengklaim terdapat pandangan dari BEM UI bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berpotensi mengarah pada pemusatan kekuasaan.
"Kami merasa, terutama dari BEM UI punya tesis, bahwa saat ini Prabowo itu ingin menjadi Soeharto, tapi dalam arti yang lebih luas lagi," ujarnya.
Mahasiswa juga menyuarakan tuntutan terkait revisi UU TNI dan Polri serta meminta evaluasi total terhadap seluruh aparatur sipil negara (ASN).
Tak berhenti di situ, mereka meminta pemerintah menghentikan intervensi TNI-Polri di ruang sipil.
Mahasiswa juga menolak keberadaan batalyon-batalyon yang disebut akan dibangun di berbagai daerah.
