JAKARTA, iDoPress - Komisi E DPRD DKI Jakarta mendesak Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) DKI Jakarta Nahdiana segera menginventarisasi seluruh kondisi bangunan sekolah di ibu kota, mulai dari bangunan yang masih layak hingga yang mengalami kerusakan ringan, sedang, maupun berat.
Desakan tersebut muncul setelah kasus SDN Kebayoran Lama Selatan 09 yang roboh sejak 2024 dan baru akan dibangun kembali pada tahun ini.
Permintaan itu disampaikan dalam rapat Komisi E DPRD DKI Jakarta bersama Dinas Pendidikan DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (27/7/2026).
“Kita minta data kondisi sekolah eksis hari ini. Sekolah mana yang masih baik, sekolah mana yang kondisinya sedang, dan sekolah mana yang kondisinya sudah rusak, rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat. Agar kemudian ketika di tahun-tahun yang akan datang kita sudah merencanakan terkait renovasi dan rehab bangunan-bangunan tersebut," ujar Ketua Komisi E DPRD DKI M Subki, Senin.
Menurut dia, data tersebut akan menjadi dasar penyusunan program rehabilitasi sekolah pada tahun-tahun berikutnya.
"Jangan sampai nanti ada pernyataan bahwa seseorang baru tahu. Tentu itu sangat kita tidak inginkan terjadi," ujarnya.
Desakan serupa juga disampaikan sejumlah anggota Komisi E. Anggota Komisi E, Raden Gusti Arief, meminta Dinas Pendidikan segera menyampaikan hasil inventarisasi seluruh bangunan sekolah yang telah diminta Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.
Menurut dia, DPRD perlu mengetahui secara perinci kondisi setiap sekolah agar dapat mengawasi program rehabilitasi.
"Kalau kemarin saya dengar juga Pak Gubernur meminta inventarisasi semua bangunan-bangunan. Apakah sudah ada, Bu? Kalau sudah ada, sampaikan ke kami juga wilayah-wilayahnya mana saja. Jadi kita tahu persis kondisi-kondisi bangunan sekolah di DKI Jakarta seperti apa. Kalau bisa ada persentase dari sisi kerusakan atau dari sisi bangunan," kata Gusti.
Senada, anggota Komisi E Farah Safira meminta Dinas Pendidikan menyerahkan data lengkap sekolah yang membutuhkan perbaikan, sekolah yang sedang direhabilitasi, hingga progres pengerjaannya.
Menurut dia, data tersebut penting agar DPRD dapat mengawal pembangunan sekolah selama lima tahun ke depan.
"Saya minta data berapa jumlah sekolah yang betul-betul butuh perbaikan, mana yang sedang on progress rehab, berapa banyak, berapa persen capaiannya, dan yang akan diantrekan berikutnya," ujar Farah.
Dengan data tersebut, lanjut dia, DPRD dapat menjelaskan kepada masyarakat kapan sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan akan diperbaiki.
"Kalau nanti ditanya lagi soal SDN 09 atau sekolah lainnya, kita bisa jawab, 'Ini sudah masuk tahun sekian, sedang diproses, kita skala prioritaskan dengan sekolah lain,'" katanya.
Sementara itu, anggota Komisi E Chicha Koeswoyo menilai lemahnya koordinasi di internal Dinas Pendidikan menjadi salah satu penyebab persoalan sekolah rusak belum tertangani dengan baik.
