Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
Daftar di sini
Kirim artikel
Editor Sandro Gatra
DUA ribu tahun lalu, penyair satir Romawi bernama Juvenal meratapi runtuhnya idealisme warga dunia dalam karyanya, Satire X. Ia memperkenalkan istilah Panem et Circenses atau "Roti dan Sirkus".
Fenomena ini menggambarkan bagaimana Kekaisaran Romawi menjinakkan nalar kritis publik dengan dua resep instan: membagikan gandum gratis (panem) dan menyuguhkan hiburan berdarah di Colosseum (circenses).
Selama perut kenyang dan pikiran terhibur oleh sirkus, rakyat tidak akan peduli pada korupsi elite, pemangkasan hak politik, atau salah urus negara.
Romawi tidak runtuh dalam semalam karena invasi asing, melainkan karena kebangkrutan moral internal akibat candu populisme murah.
Matahari sejarah berputar, tapi watak kekuasaan sering kali berulang. Jika ditarik ke dalam sosiologi politik kontemporer Indonesia, gejala Panem et Circenses ini mulai mengonfirmasi kehadirannya melalui rangkaian kebijakan dan visualisasi ruang publik yang paradoks.
Kita menyaksikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menelan anggaran ratusan triliun rupiah meluncur di tengah bayang-bayang pelemahan kurs rupiah yang fluktuatif terhadap dolar AS.
Pada saat yang sama, masyarakat disuguhi tontonan penegakan hukum melalui pemberitaan masif yang memamerkan gunungan uang tunai sitaan dari koruptor kakap, kontroversi pesta adat komunal di daerah yang sarat kepentingan politik, hingga drama korupsi pejabat yang silih berganti memenuhi layar gawai kita.
Problem fundamentalnya bukan terletak pada baik atau buruknya program bantuan sosial seperti MBG, melainkan pada pergeseran esensi kebijakan publik itu sendiri.
Ketika pemenuhan kebutuhan dasar rakyat bertransformasi menjadi komoditas politik untuk mengamankan popularitas, dan penegakan hukum bergeser menjadi tontonan media yang menghibur, kita sedang menghadapi risiko pelemahan karakter bangsa secara struktural.
Masyarakat perlahan dikondisikan untuk menjadi penonton pasif yang responsnya sekadar reaktif terhadap stimulus instan, sementara daya kritis terhadap isu-isu makro seperti ketahanan fiskal jangka panjang, penurunan kualitas demokrasi, dan reformasi birokrasi yang substansial kian tergerus.
Program Makan Bergizi Gratis secara konseptual memiliki tujuan mulia untuk menekan angka tengkes (stunting) demi menyongsong Indonesia Emas 2045.
Namun, seperti dinukil dari riset Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), efektivitas program populis berskala masif sangat bergantung pada disiplin fiskal dan akuntabilitas tata kelola.
Di tengah dinamika global yang menekan nilai tukar rupiah, pembiayaan program yang tidak produktif secara langsung berisiko menciptakan ilusi kesejahteraan.
Jika tidak dikelola dengan transparansi tinggi, program ini berpotensi sekadar menjadi "roti" penenang publik yang mengalihkan perhatian dari urgensi penguatan sektor industri dan penciptaan lapangan kerja formal yang berkualitas.
Bahaya laten dari strategi "roti" kian nyata ketika bersanding dengan aspek "sirkus" di ruang publik kita.
